NewsNow.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta bertindak tegas dan berani mencopot pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bergaya hedon, termasuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.
“Menkeu Sri Mulyani harus tegas dan berani memecat oknum pejabat di lembaganya yang bermasalah. Harus berani menuntaskan masalah yang saat ini membelit Kemenkeu. Bila perlu dan wajar jika seluruh pejabat Pajak dan Bea Cukai harus diperiksa asal usul kekayaannya yang tidak wajar secara transparan kepada publik,” kata Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, dalam keterangan persnya yang diterima NewsNow.id, di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Bayangkan, sambungnya, pegawai Kemenkeu sangat ironis, mereka tidak peka dengan gaya hedon dan glamor kehidupannya di tengah masyarakat kita sedang bangkit dalam keterpurukan pasca Pandemi Covid-19.
“Negara kita dalam kondisi prihatin bangkit dari krisis pasca pandemi dan efek krisis ekonomi global, kok bisa-bisanya pejabat DJP dan Bea Cukai hidup glamor. Berarti ini ada yang salah dalam sistem birokrasinya. Tunjangan kinerja mereka sudah besar tapi harta aktual dengan laporan LHKPN sangat berbeda,” kritik Haris.
Haris menambahkan KNPI akan menyerukan kepada semua wajib pajak (WP) masyarakat Indonesia agar memboikot bayar pajak jika tidak ada tindakan yang jelas dan tegas.
“KNPI akan menyerukan dan mengajak masyarakat Indonesia untuk memboikot bayar pajak jika pejabat pajak dan bea cukai yang hidup hedon dan harta fantastis tidak wajar dibiarkan. Bahkan wajib diperiksa aliran dana dan segera mencopot mereka, terutama Dirjen Pajak, Suryo Utomo, dan Dirjen Bea Cukai, Askolani,” serunya.
Tak hanya itu, Haris juga mendorong KPK dan Kejagung untukntegas pada kasus tersebut. “Jangan diampuni jika sudah ada tanda-tanda unsur terlibat melakukan tindak pidana korupsi lewat KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dengan WP,” tukasnya.
“Kami mendorong KPK dan Kejagung tegas dan serius melakukan pemeriksaan kepada para pejabat Kemenkeu, khususnya pejabat DJP dan Ditjen BC yang selama ini disinyalir memiliki harta kekayaan tidak wajar. Perbuatan oknum pejabat di jajaran Kemenkeu itu jelas menodai kepercayaan masyarakat yang selama ini taat membayar pajak. Maka jangan hanya berdasarkan laporan LHKPN tapi harus detail sesuai asal usul kekayaannya berlebihan tidak sesuai dengan sewajarnya,” tegas Haris.
Menurutnya, kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto yang hanya pejabat level eselon III telah membuka mata publik, betapa ironisnya kehidupan glamor pejabat Kemenkeu itu.
Kalau Sri Mulyani tidak berani memecat pejabat tersebut, kata Haris, sebaiknya mundur saja sebagai Menkeu. “Jika Bu Sri Mulyani tidak berani bertindak tegas dengan cara mencopot pegawai yang hedon dan glamor memiliki harta yang mencurigakan, silahkan mundur saja bu, rakyat sudah lelah akibat dibohongi terus,” pungkas Haris. (RN)
