Newsnow.id, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, memperingatkan rupiah berpotensi menyentuh level Rp20 ribu per dolar AS sebelum akhir Juni 2026 apabila pelemahannya terus berlangsung seperti saat ini.
Sebagaimana diketahui, tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS masih terus terjadi beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan kurs di Google pada Senin (18/5) pukul 11.40 WIB, satu dolar AS tercatat mencapai Rp17.671.
“Nah, jadi kalau situasinya terus berjalan begini, maka Rupiah-nya berapa? Rupiah bisa menyentuh 20.000 sebelum akhir bulan Juni kalau pelemahannya dan laju pelemahan Rupiah-nya persisten seperti sekarang,” kata Bhima kepada Jawapos.com, Senin (18/5).
Bhima menilai pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik dibanding tekanan eksternal global. Situasi diperparah oleh komunikasi pemerintah yang dinilai terus menyangkal persoalan yang terjadi di pasar keuangan.
“Rupiah ini makin terus melemah karena ada statement menyesatkan dari Presiden Prabowo Subianto soal masyarakat desa enggak pakai dolar, gitu. Terus juga ada distrust atau ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal dari pengelolaan utang, penerimaan negara, dan kemudian juga defisit APBN-nya,” kata Bhima.
Menurut dia, sejumlah program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara juga memicu kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
“Nah, ini diperburuk karena komunikasinya denial terus. Jadi situasi ini 75 persen sumbernya adalah dari fundamental ekonomi Indonesia, sisanya baru faktor eksternal memperburuk kondisi, gitu,” ujarnya.
Dia menilai hingga kini pemerintah belum memiliki solusi jangka pendek yang jelas untuk meredam tekanan terhadap Rupiah.
“Dan yang dikhawatirkan gitu ya, solusi jangka pendeknya belum ketemu dari sisi pemerintah,” ucapnya.
Bhima mengatakan pemerintah seharusnya mulai melakukan rasionalisasi terhadap belanja program populis dan mengalihkan fokus pada stimulus langsung kepada pelaku usaha agar gelombang PHK bisa dicegah.
“Satu, kalau distrust kebijakan, maka harus ada mekanisme untuk melakukan rasionalisasi belanja populis MBG, Kopdes, dirasionalisasi. Yang sekarang yang dibutuhkan apa? Stimulus langsung ke pelaku usaha biar enggak PHK, stimulus langsung melalui bantuan subsidi upah,” jelasnya.
Selain itu, dia juga mendorong pemerintah memperkuat subsidi transportasi publik guna menekan konsumsi BBM di tengah tekanan impor migas yang membebani Rupiah.
“Kalau beban rupiah melemah karena tekanan impor migas, impor BBM, kita sudah usul dari sebulan yang lalu, bahkan dua bulan yang lalu: subsidi transportasi itu ditambah, armadanya ditambah. Karena orang nanti kalau harga BBM-nya naik, orang akan tetap kerja tapi dengan transportasi publik,” katanya.
Bhima mencontohkan kebijakan di Pakistan yang sempat menggratiskan transportasi publik selama satu bulan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak.
“Makanya di Pakistan, itu satu bulan transportasi publiknya dinolkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang berbondong-bondong pakai transportasi publik, konsumsi BBM-nya turun,” pungkasnya. (*)
