NewsNow.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/4/2023) malam.
“Benar, Kamis malam tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (7/4) pagi.
Dikatakannya, salah satu yang terjaring adalah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. “Salah satu yang ditangkap adalah bupati,” lanjut Ali.
Rencananya, Jumat pagi ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan pihak swasta yang ditangkap KPK akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“KPK juga mencoba mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti terkait penangkapan tersebut,” jelasnya.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kerja-kerja yang dilakukan lembaga antirasuah itu sudah sesuai dengan koridor hukum dan pimpinan membuat keputusan secara kolektif kolegial. Termasuk saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil Cs.
“Kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak dalam membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat,” ujar dia.
Firli mengatakan, KPK belum ada melakukan tangkap tangan sejak Januari hingga 31 Maret 2023. OTT Bupati Meranti ini, lanjutnya, sebagai jawaban atas kegusaran publik kepada KPK.
Belum dirinci, OTT tersebut dilakukan terkait proyek apa. Demikian juga, belum dibeberkan jumlah uang yang ikut disita dari hasil OTT tersebut.
Sebelumnya, nama Bupati Meranti Muhammad Adil sempat mencuat usai viralnya video berisi pernyataannya menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan karena menurutnya telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” ujar Adil dalam video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil. (*)
