NewsNow.id, Batam – Secara tegas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah tidak menaikkan tarif air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.
“Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM, hati-hati. Menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Jokowi mengatakan boleh saja menaikkan tarif air minum, itu pun kalau memang Pemda tidak kuat dan harus dihitung secara betul-betul. “Kalau nggak kuat, naik nggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen karena data yang masuk ke saya ada,” terangnya.
Tak seperti permintaan Presiden Jokowi, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi tampaknya justru “ngegas” malah mau menaikkan tarif air minum bagi warga di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Wacana menaikkan tarif air minum bagi warga Kota Batam berulang kali disampaikan Rudi pada beberapa kesempatan. Dalihnya untuk menghimpun dana guna memperbaiki jaringan perpipaan air minum yang dinilai sudah karatan sehingga mengakibatkan aliran air tidak lancar.
“Pipa-pipa sudah karatan dan ukurannya kecil sehingga tidak maksimal mengaliri air ke rumah-rumah warga. Di samping itu, jumlah penduduk Kota Batam yang bertambah menjadi alasan lain pendistribusian yang macet,” ujarnya.
Bila macetnya aliran air minum sudah terjadi beberapa tahun ini, kenapa baru sekarang BP Batam kasak-kusuk mau memperbaikinya?
Padahal, itu sudah terjadi sejak 2017 silam, di mana warga di sejumlah lokasi harus menunggu air mengalir pada dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB – 04.00 WIB. Setelah itu, aliran air akan mati total sepanjang hari.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), Tohom TPS menduga kenaikan tarif air minum ini berkaitan kepentingan politik Rudi yang berencana maju sebagai Calon Gubernur Kepri di 2024 nanti. Ditambah lagi, istrinya Marlin Agustina juga mau maju sebagai Calon Wali Kota Batam.
“Bisa jadi kenaikan tarif SPAM di Batam berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024,” ujar Tohom.
Menurutnya, ini kan mau tahun politik. Paham lah kita kenapa tarif SPAM di Batam mau dinaikkan. Sementara belum ada kejelasan kapan mau diganti pipa-pipa itu. Kalaupun diganti tentu butuh waktu lama. Patut dicurigai kenaikan ini untuk keperluan politik mereka yang bersyahwat maju di Pilkada Serentak 2024 nanti.
“Kalau mau dibenahi, lanjutnya, dari dulu saja, kenapa saat mau Pilkada baru digembar-gemborkan mau dibenerin jaringan pipa SPAM. Itu pun dengan menaikkan tarif air minum dulu,” tegasnya. (*)
