NewsNow.id, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritik kebijakan transmigrasi lokal bagi warga terdampak proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau.
Melnasir Tempo.co, konsep transmigrasi ini merupakan inisiatif Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. “KIARA menilai program transmigrasi lokal sebagai cara baru untuk meneruskan proyek perampasan ruang atau relokasi paksa warga di Pulau Rempang,” ujar Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (27/03/2025).
Padahal, menurut Susan, Rempang Eco City sudah tidak terdaftar dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. “Kami memandang dihapusnya Rempang Eco City menjadi catatan penting yang sudah seharusnya dilakukan Presiden,” kata Susan.
Karena itu, KIARA tidak sepakat bila penghapusan Rempang Eco City dari daftar PSN justru dilanjutkan dengan kebijakan program transmigrasi lokal. Menurut Susan, program transmigrasi hanyalah transformasi dari isu relokasi. Ia mengkritik Menteri Iftitah soal iming-iming jaminan kerja. “Ini adalah modus baru untuk merampas tanah dan laut warga Rempang yang selama ini mereka perjuangkan,” kata Susan.
Apalagi menurut Susan, Pulau Rempang bukan kawasan padat penduduk. Sementara, menurut dia, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah yang berpenduduk padat ke daerah lain yang berpenduduk jarang. “Program transmigrasi lokal oleh Mentrans membuktikan kekeliruan berpikir rezim saat ini,” kata dia.
Di tengah gagasan program transmigrasi lokal, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebut pengembangan eco-city masih menjadi salah satu PSN. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan hal ini tertuang dalam Arah Pembangunan Kewilayahan pada Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. “Kami berharap, seluruh pihak dapat mendukung penyelesaian proyek Rempang Eco-City yang nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi Batam,” katanya, melalui keterangan resmi.
Hingga saat ini, proyek tersebut memang berlanjut seiring dengan penolakan warga. Iftitah merancang program transmigrasi lokal lantaran ada potensi industri pasir silika yang bisa dibangun. Ia mengeklaim penataan kawasan transmigrasi Rempang akan bermanfaat untuk masyarakat lokal. Terlebih, menurut dia, ada potensi penciptaan lapangan kerja mulai dari 57 ribu hingga 85 ribu orang dari industri tersebut. Iftitah memastikan para transmigran bisa terserap. “Masyarakat yang tidak mau kerja di pabrik karena dia nelayan, bagus. Tetap saja melaut,” kata Iftitah. “Nanti kami akan bantu ekosistem untuk keperikanan dan maritim, kami sediakan kapal untuk nelayan.
Menurutnya, sudah ada investor yang siap berkolaborasi, yakni Xinyi Group—investor asal Cina—dengan estimasi nilai investasi awal Rp 198 triliun. Menurutnya, ada kemungkinan Xinyi Group baru masuk Rempang pada 2026.
Iftitah berencana melawat ke Cina untuk menemui Xinyi dan memastikan kelanjutan rencana penanaman modal tersebut. “Kami sudah mendapat undangan ke Cina untuk bertemu investor dan memastikan mereka akan masuk di Kawasan Transmigrasi Rempang,” kata Iftitah di Kementerian Transmigrasi pada Senin, 24 Maret 2025. Namun, dia tidak merinci kapan jadwal lawatannya ke Cina itu.
Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan penetapan Rempang menjadi kawasan transmigrasi akan segera dilakukan. Nantinya, Rempang akan terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang atau Barelang. Ia menyebut sudah ada restu dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sudah merestui hal ini. “Bahkan diusulkan dan sudah disetujui untuk dimasukkan dalam RPJMN,” kata pensiunan TNI AD itu.
Selain mendapat restu dari kepala negara, Iftitah mengeklaim penetapan Kawasan Transmigrasi Barelang bisa dilakukan karena sudah diusulkan Walikota Batam. Selain itu, sudah ada sebagian masyarakat yang setuju. Ia berdalih syarat penetapan kawasan transmigrasi sudah terpenuhi. “Sekali lagi, kami tidak ingin hanya karena satu-dua orang menolak, kemudian dijadikan rujukan,” kata eks ajudan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu. “Proses ini berjalan. Intinya, tidak ada lagi intimidasi terhadap masyarakat.” (*)
