NewsNow.id, Jakarta – Ditengah upaya pemerintah mencukupi kebutuhan beras nasional dengan cara mengimpor dari sejumlah negara, faktanya beras ilegal masih terus masuk ke Indonesia. Salah satu daerah yang diduga menjadi surga penyelundupan beras adalah Batam, Kepulauan Riau.
Ironisnya, pemerintah sepertinya tutup mata terhadap persoalan itu. Kalaupun ada yang ditindak itu hanya sebagian kecil saja. “Batam 90% beras selundupan dari Vietnam. Saya sendiri juga ikut, kalau ga ikut saya mati. Di Batam untuk pulau-pulau sekitar,” kata pengusaha beras Bily Haryanto.
Kepala Sub Direktorat Penindakan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Agung Widodo mengakui, penyelundupan di Kepulauan Riau lebih mudah dilakukan karena banyaknya pelabuhan tradisional yang tersebar di sana. “Diharapkan adanya sinergi antarlembaga pemerintah untuk menjaga pelabuhan tradisional dan daerah perbatasan. Ini sangat penting karena minimnya jumlah anggota Bea Cukai,” kata Agung, di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dari Fraksi PKB mengakui, sulit sekali memberantas beras ilegal. Salah satunya lantaran pemerintah kurang cepat menutup jalur-jalur tikus yang digunakan oleh para penyelundup. “Kerja pemerintah tidak taktis dan berkesinambungan untuk menutup tempat-tempat (umumnya pelabuhan laut) yang digunakan untuk menyelundupkan beras ilegal,” ujarnya kepada NewsNow.id, di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Dia mengatakan, sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, tentu beras sangat dibutuhkan. Apalagi kalau dibanding harga beras yang dihasilkan petani Indonesia, beras ilegal biasanya lebih murah. Ini juga yang memicu banyak spekulan mengorder beras ilegal dan dipasarkan di Indonesia.
“Itu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun aparat penegak hukum untuk bagaimana menutup akses atau pintu masuk yang selama ini kerap digunakan para penyelundup. Kalau itu bisa ditutup, tentu bisa mendorong harga jual petani jadi lebih murah,” tukasnya.
Daniel melihat Kepri sebagai wilayah kepulauan memang rentan sebagai pintu masuk, tidak hanya beras, tapi juga barang-barang ilegal lainnya. “Pemerintah harus memperkuat pengamanan wilayah pelabuhan hingga laut di Kepri. Kalau memang ada pelabuhan-pelabuhan tikus, harus segera ditutup atau diamankan dengan ketat,” sarannya.
Baginya, maraknya penyelundupan juga lantaran permainan dari para mafia beras. “Harusnya pemerintah bisa melakukan upaya antisipasi, bukan melakukan pembiaran terhadap hal tersebut,” tukasnya. (RN)
