NewsNow.id, Jakarta – Kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung, seharusnya tidak menghalangi pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal).
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. “Digitalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah 3T. Karenanya, pembangunan infrastruktur ini jangan sampai berhenti hanya karena tengah dalam proses kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani pihak Kejagung,” ujarnya dalam rilisnya yang diterima NewsNow.id, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Yose menilai, infrastruktur adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang ekonomi digital. Menurutnya, guna mendorong digitalisasi setidaknya dibutuhkan berbagai hal, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia yang mumpuni, dan regulasi.
Dikatakannya, infrastruktur seluler sudah cukup baik, meskipun ada sejumlah masalah terhadap adaptasi pada teknologi lebih canggih. “Berbagai negara sudah menggunakan teknologi generasi kelima (5G), tetapi banyak daerah di Indonesia masih menggunakan jaringan teknologi generasi ketiga (3G),” urainya.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah harus lebih memperhatikan potensi teknologi dan jaringan seluler.
Diakuinya, banyak ganjalan dalam proses pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital di Indonesia. Namun, program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan transformasi digital harus tetap dijalankan. Jika mandek, justru akan merugikan masyarakat.
“Pemerintah pun perlu meningkatkan pembangunan BTS di tempat-tempat yang belum banyak memiliki jaringan tersebut, seperti di wilayah 3T. Sudah seharusnya diberikan support dan disubsidi pembangunannya, jika dibangun di tempat yang sulit seperti wilayah 3T,” seru Yose.
Saat ini, khususnya di masa periode kedua pemerintahan Jokowi 2019-2024, pemerintah memang sedang berupaya mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga pelosok Nusantara.
Data menunjukkan, terdapat 83.218 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 84,9% desa sudah tersambung internet, tapi 15,1% desa atau 12.548 desa belum. Mayoritas desa yang belum tersebut berada di wilayah 3T, yaitu sebanyak 73%. Hanya 27% desa berada di daerah non-3T.
BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
Sejak 2021, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dipercepat. Tujuannya agar terjadi pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk meminimalkan kesenjangan digital tersebut, terutama di wilayah 3T, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki program strategis percepatan pembangunan BTS 4G. Program tersebut merupakan satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas. Tiga program lainnya adalah Palapa Ring, Satelit Multifungsi dan Akses Internet.
Belakangan, industri telekomunikasi tersentak seiring langkah Kejagung gencar menyidik dugaan kasus korupsi penyediaan BTS 4G tahap I periode 2020-2021. Hingga awal Februari ini sudah ada puluhan saksi diperiksa dan Kejagung telah menetapkan lima tersangka yang berasal dari kalangan pemerintah, swasta dan akademisi.
Intensifnya penyidikan oleh Kejagung tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur digital yang dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T tersebut. (RN)
