Indonesia News Now (NewsNow.ID)
  • Pilihan Redaksi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Humaniora
Reading: Peneliti dan Koalisi Sipil: Selama Ini Indonesia Termakan Propaganda Rusia
Notifikasi Lainnya
Terbaru
BC Batam Bentuk Satgas Baru, Berantas Peredaran Rokok dan Mikol Ilegal dari Hulu ke Hilir
24/Jun/2025
Isu Tak Sedap Menerpa PT Persero Batam: Kontrak Kerja Sama 37 akan Diputus?
26/Mei/2025
KIARA Kritik Gagasan Menteri Iftitah tentang Transmigrasi Lokal bagi Warga Rempang
28/Mar/2025
Kementerian HAM Soroti SKCK sebagai Diskriminasi bagi Eks Narapidana
25/Mar/2025
Aksi Teror terhadap Tempo dan Urgensi Perlindungan Kebebasan Pers
24/Mar/2025
Indonesia News Now (NewsNow.ID)
  • Pilihan Redaksi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Humaniora
  • Kategori
    • Pilihan Redaksi
    • Ekonomi & Bisnis
    • Hukum & Kriminal
    • Peristiwa
    • Humaniora
  • Berita Disimpan
  • Pers Indonesia
    • Kode Etik Jurnalistik
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
Ikuti Kami

Peneliti dan Koalisi Sipil: Selama Ini Indonesia Termakan Propaganda Rusia

Oleh: redaksi Terbit: 10/Feb/2023
Para peneliti dan koalisi masyarakat sipil menilai propaganda Rusia yang didukung anggaran dan sumber daya melimpah. [Foto: Istimewa]

NewsNow.id, Jakarta – Kekuatan dana dan sumber daya yang besar membuat Rusia dengan mudahnya melakukan propaganda kepada masyarakat internasional dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya alias hoaks. Tak heran, dampaknya masyarakat internasional tak sepenuhnya mendukung perjuangan Ukraina melawan invansi Rusia.

Hal tersebut dikatakan Liubov Tsybulska, ahli dalam disinformasi dan perang hibrida dari Ukraina. “Dengan dukungan anggaran dan sumber daya besar, Rusia telah mempengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mencegah pemberian dukungan kepada Ukraina,” terangnya.

Bagi Ukraina sendiri, lanjutnya, propaganda Rusia yang dilakukan tujuannya untuk melemahkan keinginan warga Ukraina ikut berperang. Sayangnya, upaya tersebut gagal, karena bangsa Ukraina berjuang untuk melawan musuh yang ingin menghancurkan mereka.

Liubov menilai, akibat keterbatasan akses publik terhadap informasi yang akurat tentang situasi di Ukraina, sehingga masyarakat Indonesia tidak dapat mengetahui upaya Rusia secara sistematis melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sengaja kepada warga sipil Ukraina, baik dengan perkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan menyerang infrastruktur utama untuk menolak layanan dasar.

Lihat Juga |  Yaqut Minta Kepala Daerah Akomodir Warga yang Salat Idulfitri Ikut Muhammadiyah

Gambaran ini diaminkan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia, Ika Ningtyas. Dia mendapati bagaimana akun media sosial palsu telah berlipat ganda sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, menargetkan orang Indonesia dengan video, meme, dan artikel yang menyajikan informasi palsu untuk melemahkan dukungan terhadap Ukraina.

“Mereka menggunakan konten palsu, termasuk foto yang dipentaskan dan aktor yang berpura-pura menjadi figur publik seperti Presiden Ukraina Zelenskiy, untuk merusak kepercayaan di Ukraina dan menggambarkan Rusia sebagai negara yang kuat,” bebernya.

Sementara itu, Radityo Dharmaputra, dosen di Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, mendorong jurnalis Indonesia untuk membangun hubungan dengan organisasi media yang berbasis di Eropa Timur. “Kerjasama ini untuk membangun pemahaman mereka tentang politik dan sejarah kawasan yang akan membantu memisahkan kebenaran dari disinformasi. Jurnalis perlu memeriksa sumber mereka dan menguatkan fakta dari lebih dari satu sumber daripada hanya mengandalkan apa yang dikatakan satu orang,” jelas Radityo.

Lihat Juga |  Turnamen Golf Charity 2023 di HUT KADIN DKI Jakarta Bawa Misi Kemanusiaan

“Propaganda Rusia telah membuat pemahaman masyarakat di wilayah Asia meyakini bahwa Ukraina seharusnya duduk bersama Rusia,” timpal Olexiy Haran, Profesor Politik Komparatif dari National University of Kyiv-Mohyla Academy (UKMA), di tempat terpisah.

Dia mengatakan, pihaknya sudah berkali melakukan upaya negosiasi. Dimulai sejak 2014 dan 2015, bahkan Presiden Ukraina mencoba lagi tahun 2020. “Namun Presiden Putin menuntut hal yang tidak wajar. Ini kian diperparah oleh propaganda Rusia perihal Ukraina adalah perang terselubung yang dilakukan Amerika dan NATO,” katanya.

Faktanya, kata Olexiy, Ukraina mendapatkan dukungan dari banyak negara yang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), seperti Maroko yang mengirim tank dari jaman Uni Soviet, sanksi ekonomi yang diterapkan Swiss bahkan Singapura maupun sumbangan kemanusiaan dari negara mayoritas Muslim Pakistan.

Dikabarkan, hingga kini Ukraina meminta agar NATO menerapkan kebijakan menutup ruang udara Ukraina demi mencegah serangan udara dan keselamatan masyarakat sipil. Namun hal tersebut ditolak NATO yang enggan terlibat dalam konfrontasi secara langsung dengan Rusia.

Lihat Juga |  Ricky Rizal Putuskan Kasasi, Berharap Peroleh Keringanan Hukuman

Pada bagian lain, Usman Hamid, Executive Director of Amnesty International Indonesia menegaskan, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia seharusnya membuat masyarakat Indonesia menekan pemerintah agar lebih aktif mewujudkan perdamaian.

Prof. Tiarta Mursitama dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus) menggambarkan, dalam banyak hal Indonesia mirip dengan Ukraina yaitu negara yang sangat multikultural, dan memiliki komunitas Muslim. “Banyak orang Indonesia tak mengetahui hal ini dan kita perlu meningkatkan kesadaran publik tentang Ukraina dan apa yang terjadi di sana,” tuturnya.

Tantangan pemahaman publik Indonesia akan agresi Rusia ke Ukraina dirasa berat. Marzuki Darusman dari Kurawal Foundation menyuguhkan, data opini publik di mana hanya 17 persen orang Indonesia yang peduli pada isu-isu hubungan internasional. (RN)

Baca Juga

BC Batam Bentuk Satgas Baru, Berantas Peredaran Rokok dan Mikol Ilegal dari Hulu ke Hilir

Isu Tak Sedap Menerpa PT Persero Batam: Kontrak Kerja Sama 37 akan Diputus?

KIARA Kritik Gagasan Menteri Iftitah tentang Transmigrasi Lokal bagi Warga Rempang

Kementerian HAM Soroti SKCK sebagai Diskriminasi bagi Eks Narapidana

Aksi Teror terhadap Tempo dan Urgensi Perlindungan Kebebasan Pers

redaksi 10/Feb/2023
Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending News
- Advertisement -
Ad imageAd image

© 2022-2024 NewsNow.ID. All Rights Reserved.

  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?