Indonesia News Now (NewsNow.ID)
  • Pilihan Redaksi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Humaniora
Reading: Diprediksi Bakal Masuk Kucuran Dana Asing Ilegal di Pemilu 2024
Notifikasi Lainnya
Terbaru
Ombudsman Kepri: Miris, Kargo Baru Hang Nadim Belum Difungsikan Sejak 2022
27/Apr/2026
Taba Iskandar Ajak Masyarakat Berjuang Bersama Bebaskan UWT
27/Apr/2026
“Kawan Lama Batam Menghilang ke Mana?”
27/Apr/2026
Harga Lelang Turun, Kejagung Gelar Lelang Kedua Minyak MT Arman 114
27/Apr/2026
Nasib 5.635 PPPK Terancam, Pemprov Kepri Kaji Efisiensi Belanja Pegawai
27/Apr/2026
Indonesia News Now (NewsNow.ID)
  • Pilihan Redaksi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Humaniora
  • Kategori
    • Pilihan Redaksi
    • Ekonomi & Bisnis
    • Hukum & Kriminal
    • Peristiwa
    • Humaniora
  • Berita Disimpan
  • Pers Indonesia
    • Kode Etik Jurnalistik
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
Ikuti Kami

Diprediksi Bakal Masuk Kucuran Dana Asing Ilegal di Pemilu 2024

Oleh: redaksi Terbit: 2/Mar/2023
Ilustrasi. [Foto: Antara]

NewsNow.id, Jakarta – Jelang Pemilu 2024 diprediksi akan banyak dana dari luar negeri masuk ke Indonesia, termasuk uang haram atau ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Iman Sugema, dalam diskusi publik Indef secara virtual, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, masuknya aliran dana dari luar negeri untuk biaya politik di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Hal itu akan berdampak pada meningkatnya penukaran uang kartal rupiah (cash money) secara signifikan.

“Yang tadinya (uang) dikumpulkan oleh politisi akan dibawa masuk ke Indonesia. Entah dari Singapura atau dari mana untuk membiayai aktivitas politik mereka,” terangnya.

Dikatakannya, saat Pemilu hampir semua transaksi politik dilakukan secara cash (tunai). Karenanya dikenal istilah, finance in politic is a part of game.

Diingatkan, konstelasi politik yang memanas juga akan berpengaruh terhadap konfigurasi bisnis. Risiko bisnis pasca-pemilu harus menjadi pertimbangan pemerintah. “Ini merupakan sebuah dilema. Saya kira nantinya bagaimana pemerintah bisa melonggarkan likuiditas (untuk transaksi politik) tanpa harus kemudian menurunkan suku bunga,” ujarnya.

Lihat Juga |  Warga Batu Merah Gelar Aksi, Deputi Pelayanan Umum dan Direktur SPAM BP Batam Absen

Pelonggaran likuiditas moneter untuk pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga, sambungnya, tidak bisa dilakukan RI secara serta-merta. Pasalnya, inflasi menjadi acuan pemerintah dan banyak negara dalam kebijakan pengetatan likuiditas moneter. Padahal, fasilitas transaksi politik sendiri membutuhkan likuiditas yang lebih longgar.

Bagi Iman, harusnya situasi jelang politik itu sebaiknya bisa membawa keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah seperti shortage of financial resources. Kendati, uang-uang tersebut tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh sistem keuangan di tanah air.

“Yang bisa dilakukan adalah secara tidak langsung, setelah mereka bertransaksi baru kemudian bisa masuk ke financial system Indonesia,” tukas Iman. (RN)

Baca Juga

Taba Iskandar Ajak Masyarakat Berjuang Bersama Bebaskan UWT

“Kawan Lama Batam Menghilang ke Mana?”

Harga Lelang Turun, Kejagung Gelar Lelang Kedua Minyak MT Arman 114

Nasib 5.635 PPPK Terancam, Pemprov Kepri Kaji Efisiensi Belanja Pegawai

Royal Bintan Heritage Terkendala, Direktur PT ANP Harap Dukungan Pemkab untuk Kawasan Strategis Nasional

redaksi 2/Mar/2023
Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending News
Ekonomi & BisnisInternasionalPilihan RedaksiPolitik

Royal Bintan Heritage Terkendala, Direktur PT ANP Harap Dukungan Pemkab untuk Kawasan Strategis Nasional

Editor Oleh: Editor 22/Apr/2026
Demi Percepatan Investasi Kawasan Strategis Nasional, Royal Bintan Heritage Sempat Beroperasi Sebelum Dihentikan Sementara
Batam Perkuat Citra Ramah Investasi, Kanwil Imigrasi Komitmen Benahi Layanan TPI, SMSI Kepri Siap Dukung
Taba Iskandar Ajak Masyarakat Berjuang Bersama Bebaskan UWT
Nasib 5.635 PPPK Terancam, Pemprov Kepri Kaji Efisiensi Belanja Pegawai
- Advertisement -
Ad imageAd image

© 2022-2024 NewsNow.ID. All Rights Reserved.

  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?