Indonesia News Now (NewsNow.ID)
  • Pilihan Redaksi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Humaniora
Reading: Diprediksi Bakal Masuk Kucuran Dana Asing Ilegal di Pemilu 2024
Notifikasi Lainnya
Terbaru
BC Batam Bentuk Satgas Baru, Berantas Peredaran Rokok dan Mikol Ilegal dari Hulu ke Hilir
24/Jun/2025
Isu Tak Sedap Menerpa PT Persero Batam: Kontrak Kerja Sama 37 akan Diputus?
26/Mei/2025
KIARA Kritik Gagasan Menteri Iftitah tentang Transmigrasi Lokal bagi Warga Rempang
28/Mar/2025
Kementerian HAM Soroti SKCK sebagai Diskriminasi bagi Eks Narapidana
25/Mar/2025
Aksi Teror terhadap Tempo dan Urgensi Perlindungan Kebebasan Pers
24/Mar/2025
Indonesia News Now (NewsNow.ID)
  • Pilihan Redaksi
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Humaniora
  • Kategori
    • Pilihan Redaksi
    • Ekonomi & Bisnis
    • Hukum & Kriminal
    • Peristiwa
    • Humaniora
  • Berita Disimpan
  • Pers Indonesia
    • Kode Etik Jurnalistik
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
Ikuti Kami

Diprediksi Bakal Masuk Kucuran Dana Asing Ilegal di Pemilu 2024

Oleh: redaksi Terbit: 2/Mar/2023
Ilustrasi. [Foto: Antara]

NewsNow.id, Jakarta – Jelang Pemilu 2024 diprediksi akan banyak dana dari luar negeri masuk ke Indonesia, termasuk uang haram atau ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Iman Sugema, dalam diskusi publik Indef secara virtual, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, masuknya aliran dana dari luar negeri untuk biaya politik di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Hal itu akan berdampak pada meningkatnya penukaran uang kartal rupiah (cash money) secara signifikan.

“Yang tadinya (uang) dikumpulkan oleh politisi akan dibawa masuk ke Indonesia. Entah dari Singapura atau dari mana untuk membiayai aktivitas politik mereka,” terangnya.

Dikatakannya, saat Pemilu hampir semua transaksi politik dilakukan secara cash (tunai). Karenanya dikenal istilah, finance in politic is a part of game.

Diingatkan, konstelasi politik yang memanas juga akan berpengaruh terhadap konfigurasi bisnis. Risiko bisnis pasca-pemilu harus menjadi pertimbangan pemerintah. “Ini merupakan sebuah dilema. Saya kira nantinya bagaimana pemerintah bisa melonggarkan likuiditas (untuk transaksi politik) tanpa harus kemudian menurunkan suku bunga,” ujarnya.

Lihat Juga |  Reshuffle Ditunda, 3 Menteri Asal NasDem Sedikit Lega

Pelonggaran likuiditas moneter untuk pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga, sambungnya, tidak bisa dilakukan RI secara serta-merta. Pasalnya, inflasi menjadi acuan pemerintah dan banyak negara dalam kebijakan pengetatan likuiditas moneter. Padahal, fasilitas transaksi politik sendiri membutuhkan likuiditas yang lebih longgar.

Bagi Iman, harusnya situasi jelang politik itu sebaiknya bisa membawa keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah seperti shortage of financial resources. Kendati, uang-uang tersebut tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh sistem keuangan di tanah air.

“Yang bisa dilakukan adalah secara tidak langsung, setelah mereka bertransaksi baru kemudian bisa masuk ke financial system Indonesia,” tukas Iman. (RN)

Baca Juga

BC Batam Bentuk Satgas Baru, Berantas Peredaran Rokok dan Mikol Ilegal dari Hulu ke Hilir

Isu Tak Sedap Menerpa PT Persero Batam: Kontrak Kerja Sama 37 akan Diputus?

KIARA Kritik Gagasan Menteri Iftitah tentang Transmigrasi Lokal bagi Warga Rempang

Kementerian HAM Soroti SKCK sebagai Diskriminasi bagi Eks Narapidana

Aksi Teror terhadap Tempo dan Urgensi Perlindungan Kebebasan Pers

redaksi 2/Mar/2023
Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending News
- Advertisement -
Ad imageAd image

© 2022-2024 NewsNow.ID. All Rights Reserved.

  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?