Newsnow.id, Batam – Direktur PT Askara Nusa Persada (ANP), Arifin, berharapPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), memberi dukuungan dengan mengakselerasi proses perizinan fasilitas pendukung di Kawasan yang Bersifat Strategis Nasional yang dikelola perusahaan tersebut.
Hal itu disampaikan Arifin kepada Newsnow.id di Batam, Selasa (21/04/2026).
Menurutnya, percepatan pembangunan fasilitas penunjang sangat penting untuk mendukung masuknya investasi ke kawasan tersebut.
Arifin menjelaskan, pihaknya telah mengoperasikan hotel dan villa guna menyambut dan memberikan kemudahan bagi para investor untuk Kawasan yang Bersifat Strategis Nasional seluas 1.156 hektare dikelola PT ANP.
Namun, aktivitas hotel yang berada di Jalan Lingkar Wacopek, Kampung Batu Licin, Kelurahan Gunung Lengkuas itu kini terkendala. Operasionalnya dihentikan sementara oleh Satpol PP Bintan karena persoalan perizinan.
Penertiban dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan operasional hotel tanpa izin lengkap.
Arifin tidak membantah persoalan tersebut. Ia menyebut proses perizinan masih berjalan.
“Operasional hotel sedang dalam pengurusan dan hotel ini adalah hasil take over dari pemilik sebelumnya yang kami renovasi dengan menghabiskan dana sekitar Rp 20 miliar,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, hotel tersebut sebelumnya bernama “Hotel S” dan telah lama beroperasi.
Lalu pada 2023, aset itu diambil alih dan berganti nama menjadi Royal Bintan Heritage.
Hotel tersebut dioperasikan oleh PT Askara Global Niaga (AGN), yang merupakan bagian dari grup PT ANP.
Saat akuisisi dilakukan, gedung hotel dan bangunan villa disebut telah berdiri sekitar 10 tahun di atas lahan seluas 53 hektare. Namun, status kepemilikan lahan saat itu masih berupa alas hak.
Menurut Arifin, pihaknya kemudian melakukan pengukuran lahan dan mengajukan proses balik nama ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Arifin enggan menjawab musabab hotel yang sebelumnya lancar beroperasional, tapi kini mendapat peringatan.
Ia hanya menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat mendukung kelancaran pembangunan di kawasan strategis nasional tersebut.
Menurutnya, kawasan itu berpotensi menarik investor asing dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Kawasan strategis tersebut juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu dia meminta jangan sampai ada hambatan bagi investor yang akan masuk. (A)
