NewsNow.id, Jakarta – Kajian peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tengah coba disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebab, IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Faktanya, selama ini banyak daerah mengeluhkan pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA).
Dalam hal ini, BRIN tengah menyusun skema pembiayaan riset sebagai salah satu bentuk fasilitas yang disediakan BRIN dalam pembinaan teknis kepada BRIDA.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (8/2/2023), Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN, Ajeng Arum Sari menjelaskan bahwa BRIN mempunyai tiga tugas dan fungsi, yakni sebagai executing agency, pendukung kebijakan, dan funding agency.
Sebagai funding agency, lanjut Ajeng, BRIN memiliki infrastruktur, SDM iptek dan anggaran, serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh periset BRIN. Tak hanya untuk internal, tapi juga dapat dimanfaatkan pihak luar, seperti perguruan tinggi, start-up, industri, dan lainnya.
Sementara itu, fungsi BRIDA menjadi agen penghubung untuk pengembangan riset di daerah. Menghubungkan dengan pusat riset dan periset-periset yang mempunyai hasil riset. Serta, hasil riset dan inovasi yang dapat diimplementasikan di daerah.
Dikatakannya, saat ini ada beberapa skema pendanaan riset yang berjalan. Seperti skema riset dan inovasi untuk Indonesia Maju yang dananya menggunakan dana imbal hasil yang dikelola oleh LPDP, skema fasilitasi hari layar yang memanfaatkan kapal riset Baruna Jaya yang ada di BRIN, kemudian ada juga skema pendanaan ekspedisi dan studi lapangan untuk mengeksplorasi di daerah, dan beberapa skema lainnya.
Soal skema pembiayaan riset dan inovasi joint funding, kata Ajeng, pada dasarnya merupakan kerja sama pembiayaan terhadap kegiatan riset yang dianggap paling strategis di daerah. “Skema ini juga disiapkan untuk kegiatan riset yang memang memerlukan penggunaan berbagai fasilitas riset yang tidak atau belum dimiliki atau belum tersedia di daerah, sementara saat ini fasilitas tersebut sudah tersedia di BRIN,” urainya.
Dia berharap skema pembiayaan ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk dapat memajukan riset dan inovasi di daerah melalui kolaborasi dengan BRIN. Skema ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi daerah dalam mengatasi kebutuhan anggaran riset di daerahnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menuturkan, IDSD mesti dikembangkan agar bisa mematangkan kemampuan daya saing daerah.
“Agar kita memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah,” kata Boediastoteti.
Dia menjelaskan, IDSD 2022 mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF). Namun, IDSD telah disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Yang digunakan sebagai rujukan GCI yang terdiri dari empat komponen dan 12 pilar.
Menurutnya, dengan kerangka yang ada, IDSD 2022 di level provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan GCI nasional. Sehingga, bisa digunakan stakeholders global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.
Ditambahkannya, skor nasional IDSD 2022 sebesar 3,36. Skor nasional adalah rata-rata skor IDSD seluruh provinsi. Skor IDSD di atas 3,51 masih terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan beberapa provinsi dengan skor 3,00 hingga 3,51 tersebar di berbagai provinsi. (RN)