Newsnow.id, Batam Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 mengalami kenaikan.
Namun pernyataan Purbaya ini bagaikan pil pahit bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) di mana berbanding terbalik dengan kondisi fiskalnya tahun 2026.
Justru untuk pemenuhan anggaran tahun 2026, Pemprov Kepri mengambil langkah meminjam dana Rp 400 miliar dari Bank BJB untuk membiayai pembangunan tahun anggaran 2026 dan sudah disetujui sekitar Rp 250 miliar.
Purbaya kepada media, mengatakan transfer ke daerah secara nasional mengalami pertumbuhan tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Uangnya makin banyak, transfer ke daerah dua kali lipat daripada tahun lalu,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/03/2026).
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi transfer ke daerah hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp 147,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 8,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp 136,6 triliun.
Namun realisasi itu baru sekitar 21,3 persen dari target penyaluran transfer ke daerah tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp 693 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani juga menyebut kinerja APBD secara nasional masih mencatatkan surplus.
Berdasarkan laporan sementara dari 514 pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp 178 triliun atau naik 1,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp68 triliun, turun sekitar 18 persen dibandingkan Februari 2025.
“Dengan komposisi pendapatan Rp 178 triliun dan belanja Rp 68 triliun, maka realisasi APBD tahun 2026 sampai dengan Februari masih surplus yang cukup signifikan,” ujar Askolani.
Ansar Menghadap Kemenkeu, TKD Tetap Turun
Dikatakan, kenaikan pendapatan daerah tersebut terutama ditopang oleh peningkatan transfer dari pemerintah pusat yang tumbuh sekitar 8 persen secara tahunan.
Meski demikian, situasi tersebut tidak tercermin di APBD Pemprov Kepri yang menghadapi penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBD 2026.
TKD yang diterima Kepri pada 2026 tercatat sekitar Rp 1,467 triliun. Angka itu turun Rp 536 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,003 triliun.
Penurunan tersebut membuat ruang fiskal daerah menyempit.
Pemerintah Provinsi Kepri kemudian memilih opsi pinjaman daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta sejumlah program pembangunan di berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Sebelumnya, pada Oktober 2025 Ansar Ahmad sempat menemui Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menyampaikan harapan agar alokasi dana transfer pusat kepada Kepri dapat dipertimbangkan kembali.
Ia berharap pemerintah pusat dapat lebih mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan dalam kebijakan fiskal nasional sehingga pembangunan daerah tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran.
Namun alokasi TKD Kepri tetap mengalami penurunan, sehingga pemerintah provinsi akhirnya mengambil opsi pinjaman sebagai sumber pembiayaan tambahan bagi program pembangunan daerah.
Di sisi lain pengelolaan aset dan keuangan Pemprov Kepri menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, pada LHP tahun 2024, rilis tahun 2025.
Temuan BPK itu menyimpulkan bahwa pengelolaan aset dan keuangan Pemprov Kepri belum tertib. (Berita BatamNow.com, 9 Maret 2026)
Apakah alasan Menkeu pengurangan TKD itu mempertimbangkan berbagai kelemahan pengelolaan aset dan keuangan yang belum tertib? Soal ini belum terkonfirmasi.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, S.STP, M.Si menepis isu itu.
“Tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, penurunan alokasi dana Transfer Ke Daerah pada tahun anggaran 2026 tidak hanya dialami oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan tetapi dialami oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” tulisnya dalam jawaban konfirmasi tertulis kepada Newsnow.id
Dia sebutkan rincian alokasi TKD tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. (Red)
Sumber: Batamnow.com
