Newsnow,id, Batam – Forum Masyarakat Batam Bersuara mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, yang genap pada 20 Februari 2026.
Dalam evaluasi tersebut, forum menyoroti empat persoalan utama di Kota Batam, yakni masalah sampah, krisis air bersih, persoalan ekologis atau lingkungan hidup, serta keterbukaan informasi publik.
Koordinator Umum Forum Masyarakat Batam Bersuara, Simeon Senang, mengatakan evaluasi dilakukan karena fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD Kota Batam dinilai tidak berjalan maksimal selama satu tahun terakhir.
“Menurut kami selama 1 tahun ini bagian pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD Kota Batam tidak satu pun melakukan pengawasan secara maksimal kepada wali kota dan wakil wali kota ex-officio kepala BP Batam wakil kepala BP Batam,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di depan Kantor Wali Kota Batam, Selasa (10/03/2026).
Ia menjelaskan, awalnya Forum Masyarakat Batam Bersuara berencana menggelar aksi demonstrasi. Namun rencana tersebut ditunda karena bertepatan dengan bulan Ramadan.
“Kami menunda aksi sampai selesai bulan Ramadan,” katanya. Pantauan di lokasi, aksi Forum Masyarakat Batam Bersuara ini dihadiri sekitar 12 orang.
Simeon juga mengapresiasi Pemerintah Kota Batam atas peningkatan nilai investasi yang disebut mencapai Rp 69,3 triliun. Meski demikian, ia mengkritisi masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Batam yang mencapai 7,68 persen.
“Angka investasi yang cukup tinggi itu hanya sekadar angka. Tetapi faktanya banyak warga Batam masih menganggur apalagi mendekati lebaran banyak pekerja dihabiskan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Simeon juga menyoroti persoalan air bersih (red-air minum jaringan perpipaan) yang sebelumnya menjadi salah satu janji politik saat masa kampanye.
“Selama kampanye masalah air selalu dijanjikan tetapi sampai sekarang faktanya masyarakat mengalami kesulitan walupun kita mendapat informasi akan diselesaikan bulan Agustus. Janji-janji seperti itu sebenarnya masyarakat sudah muak, karena sudah berulang kali dijanjikan oleh BP Batam,” tegasnya.
Ia juga menilai pengerjaan proyek optimalisasi air oleh BP Batam berjalan lambat.
“Di sisi lain masa air ini kesannya ditarik ulur masalah lelang kemudian masalah pengerjaan proyek untuk optimalisasi air, kesannya agak lambat. Ditanyain oleh wali kota ex-officio kepala BP Batam dan wakil wali kota ex officio wakil kepala BP Batam, kita menduga kuat jangan sampai ada permainan anggaran politik anggaran dalam pengadaan tandon tangki air dan operasional lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Forum Masyarakat Batam Bersuara, Andre Sena, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Batam yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Menurutnya, hingga saat ini tempat pembuangan akhir (TPA) masih terpusat di TPA Punggur yang dinilai tidak lagi mampu menampung volume sampah Kota Batam.
“Hari ini kita meminta yang masuk dalam kategori kampanye ketika itu bahwasanya sampah mau diselesaikan oleh pemimpin yang baru dalam hal ini Amsakar Achmad dan Li Claudia Candra. Pertanyaan kami, di mana konsep stretegi yang ditetapkan oleh pemimpin kita hari ini berkaitan dengan pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dalam pengawasan dan implementasi penggunaan anggaran pengelolaan sampah.
“Di mana tugas DLH hari ini? Pengawasannya seperti apa, implementasi dari pada anggaran yang di keluarkan seperti apa? Lori sampah di mana-mana kita lihat tapi lori sampah seakan-akan berada di pedalaman,” tegasnya.
Selain itu, forum juga menyoroti persoalan ekologis dan lingkungan hidup, mulai dari kebakaran hutan, aktivitas cut and fill hingga reklamasi yang dinilai mengancam kawasan hutan mangrove.
Koordinator Lapangan lainnya, Syamsun Yusuf, menyinggung kebakaran yang terjadi di kawasan hutan lindung Mata Kucing yang menimbulkan pertanyaan apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak.
Menurutnya, pertumbuhan investasi yang tinggi seharusnya tetap diimbangi dengan perlindungan lingkungan yang serius.
Andre Sena juga mempertanyakan sejumlah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pimpinan daerah yang dinilai lebih bersifat pencitraan.
“Persoalan lingkungan, kami mempertanyakan juga tentang keterbukaan informasi. Sidak-sidak yang dilakukan pemimpin selama ini kami menduga kuat itu bagian dari pencitraan publik supaya menarik perhatian masyarakat seakan-akan Pemerintah Kota Batam betul-betul kerja berkaitan dengan lingkungan,” tegasnya.
Tapi hari ini kita lihat aktivitas yang diduga cut and fill ilegal di berbagai wilayah tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam,” lanjutnya. (H)
Sumber: Batamnow.com
