NewsNow.id, Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terus mendorong perannya sentral, tidak saja dalam memberi pendampingan bagi para petani, tapi juga mempersiapkan cetak biru (blue print) pertanian modern dari hulu ke hilir yang bisa dikembangkan di Indonesia sehingga tercipta kemandirian pangan. Hal tersebut juga perlu dilengkapi dengan memodernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan para petani.
“Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, HKTI terus menunjukkan karya-karyanya, utamanya dalam melakukan pendampingan kepada para petani dan mendukung upaya pemerintah menciptakan kemandirian pangan di Indonesia,” kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI Mayjen TNI (Purn) Dr Bachtiar Utomo SIP MAP dalam perbincangan, di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Menurutnya, kemandirian pangan sudah pernah terjadi di Indonesia. Ini harus didorong terus dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan kemampuan teknologi pertanian yang mumpuni dan pengetahuan para petani yang baik.
“Pembenahan pertanian di Indonesia harus dimulai dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari pemilihan benih unggul yang dibibitkan dengan baik, lalu persemaian dengan memperhatikan aspek klimatologi, hingga panen dengan memanfaatkan alsintan yang modern. Ini tentu akan mendorong peningkatan produksi padi,” jelasnya.
Dikatakannya, saat panen selama masih menggunakan alat-alat tradisional, bisa mengakibatkan lost sekitar 5-7 persen. Demikian juga saat mengeringkan dan penggilingan, dilakukan dengan baik dan beras tidak sampai hancur.
Kata Bachtiar, petani juga harus diedukasi dan diberikan contoh-contoh nyata sehingga bisa memahaminya. “Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab HKTI dalam memberi edukasi kepada para petani,” tuturnya.
Saat ini, HKTI bekerja sama dengan Kwarnas Gerakan Pramuka menyiapkan lahan percontohan, sekitar 10 hektare di Bumi Perkemahan Cibubur yang akan digunakan sebagai tempat pembibitan hortikultural dengan menggunakan sistem pertanian modern.
Kemandirian Pangan
HKTI terus mendorong kemandirian pangan di Indonesia. Terkait impor, menurut Bachtiar, sah-sah saja karena memiliki sejumlah pertimbangan. Antara lain, faktor cuaca yang mengakibatkan gagal panen. Bisa juga karena harga pangan yang melambung di pasaran, tentu dibutuhkan ketersediaan stok untuk mengendalikan harga.
Kedepan, diharapkan pemerintah lebih mengadopsi alsintan yang lebih modern. Salah satunya dengan menaikkan anggaran Kementerian Pertanian. Serta pembenahan berbagai sektor-sektor pendukung lainnya, mulai dari pembangunan irigasi, perbankan, dan lainnya yang berkaitan.
“Harus ada sinergi yang berkelanjutan antara berbagai stakeholders terkait, termasuk pihak swasta. Perlu dibuat blue print terkait modernisasi pertanian sehingga ada sistem jelas menuju swasembada pangan,” terangnya.
Hal lainnya, kata Bachtiar, bagaimana menggugah angkatan muda agar mau turun ke sawah, bukan malah hijrah ke perkotaan. Juga bagaimana menghapus praktik ijon yang jelas-jelas telah merugikan para petani dan permodalan yang lebih maksimal.
Buat Demlot
HKTI sadar betul menapaki 50 tahun ke dua, harus lebih gencar lagi mendorong terciptanya kemandirian pangan. Karenanya, ormas yang lahir pada 27 April 1973 ini bertekad akan melakukan reengineering.
“Kami akan segera melakukan penataan kembali dan revitalisasi, penguatan yang sudah ada melalui konsolidasi internal,” serunya.
Salah satunya dengan membuat demonstration plot (demlot) yakni, penanam padi yang seluruhnya menggunakan pupuk organik. Jadi, tidak hanya teori saja, melainkan langsung praktik.
Nanti HKTI akan melakukan training of trainers yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia. Juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sampai ke mancanegara. “Kami sudah mengirim tenaga ke China dan Taiwan untuk belajar pertanian,” tukasnya.
HKTI siap membangun jejaring dan sinergitas, kolaborasi, serta partnership dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional. “Kami ingin memperkuat human capital dengan terus mengedukasi para petani agar semakin maju lagi,” imbuhnya.
Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia harus benar-benar memperkuat pertanian dan kelautan. “Ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa,” pungkasnya. (RN)
